Home » CALON PRESIDEN INDEPENDEN

CALON PRESIDEN INDEPENDEN

Calon Presiden Indipenden Perlukah?

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana calon presiden independen atau calon presiden tanpa dukungan partai politik kembali muncul. Pro kontra mulai bergulir, terutama dari partai politik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, partainya mendukung wacana ini. Kemunculan capres independen dinilainya bisa menjadi salah satu cara meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum yang kian menurun.

“Sejak pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2009, partisipasi publik terus menurun. Pada pemilu 2004 dan 2009, tingkat partisipasi publik sekitar 86 persen. Ini persoalan serius karena legitimasi pemilu semakin menurun. Ini harus dijadikan refleksi, apakah partai politik memang semakin jauh dari publik?,” kata Rommy dalam diskusi “Calon Presiden Tanpa Parpol”, di Jakarta, Sabtu (9/4/2011).

Dari sisi penguatan partai politik secara kelembagaan, menurutnya, adanya calon indepen akan membuktikan seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung partai politik. “Pilkada perseorangan kan sudah ada. Dan sepanjang tahun 2010, calon perseorangan yang menang hanya 2-3 calon. Kalau nanti ada capres perseorangan, kemudian tidak mendapat dukungan, maka kita bisa mengukur seberapa kuat calon parpol,” kata anggota Komisi VII DPR ini.

Rommy menekankan, tidak perlu ada phobia atau ketakutan dari partai politik untuk menghadapi adanya calon independen. “Kalau parpol semakin phobia, maka akan semakin menimbulkan antipati masyarakat. Tidak perlu takut dengan sekian banyak calon,” ujar Rommy. Pendapat berbeda dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Menurutnya, mewacanakan calon presiden independen menunjukkan ketidakkonsistenan dalam berpolitik. “Enggak konsisten kita kalau ganti-ganti terus. Lihat konstitusi kita dulu, jangan coba-coba,” ujar Sutan. Ia mencontohkan, Presiden SBY yang diusung Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu kerap mendapat tentangan di parlemen. “Bagaimana capres independen, apa enggak digoyang di parlemen? Demokrat saja yang besar digoyang,” katanya.

Menimbang Calon Perseorangan
Kamis, 7 April 2011 | 03:06 WIB

Dewan Perwakilan Daerah menawarkan gagasan calon presiden dan wakil presiden dari jalur perseorangan. Wacana tersebut akan mengurangi dominasi partai politik sebagai sarana perekrutan politik di tingkat nasional.

Gagasan calon presiden dan wakil presiden perseorangan itu dituangkan dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disusun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan tersebut diusulkan diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) draf amandemen UUD yang berbunyi, ”pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan partai politik peserta pemilihan umum atau perseorangan”.

DPD berupaya mengakomodasi keberadaan calon presiden-wapres dari jalur perseorangan dengan alasan ingin mewujudkan demokratisasi dalam pemilihan umum (pemilu). DPD memandang semua warga negara memiliki hak sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Alasan filosofis bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat juga dijadikan pertimbangan. Apalagi masalah kedaulatan di tangan rakyat dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. ”Jadi calon perseorangan itu sah-sah saja karena rakyat yang berdaulat, bukan parpol,” kata John Pieris, anggota DPD yang menjadi tim perumus rancangan perombakan kelima UUD 1945.

DPD juga beralasan calon perseorangan sudah dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Salah satunya Amerika Serikat yang memberikan jaminan perseorangan untuk turut dalam pemilihan presiden dan wapres. ”Memang belum ada calon perseorangan yang lolos menjadi presiden. Tetapi, bagi kami, yang penting adalah konstitusi menjamin calon perseorangan,” ujar John Pieris.

Gagasan calon presiden-wapres perseorangan itu mendapat respons positif dari para pakar hukum tata negara. Irmanputra Sidin, misalnya, menganggap calon perseorangan dapat mengurangi oligarki parpol. Selama ini presiden tersandera oleh kekuasaan parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Sistem pemerintahan presidensial tidak berjalan efektif karena pemerintahan terkesan disetir oleh kepentingan parpol koalisi. Dengan adanya calon perseorangan, diharapkan sistem presidensial bisa berjalan efektif.

Selain itu, menurut Irman, calon perseorangan juga dapat mencegah oligarki politik. Pemerintahan tidak akan dikuasai oleh sekelompok orang karena semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri.

Dibukanya jalur perseorangan juga menguntungkan masyarakat politik. Peluang bagi elite politik mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres semakin terbuka lebar. Mereka tak perlu lagi menunggu dicalonkan oleh parpol karena bisa maju melalui jalur perseorangan.

Para elite politik yang parpolnya tidak memenuhi syarat mengajukan calon presiden dan wapres pun masih tetap bisa mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Seperti warga negara lain, mereka dapat meminta dukungan masyarakat untuk maju sebagai calon presiden atau wapres.

Tamparan bagi parpol

Munculnya gagasan calon perseorangan bisa jadi merupakan ekses dari menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, M Fajrul Falaakh, berpendapat, usulan calon presiden dan wapres dari jalur perseorangan merupakan koreksi untuk parpol. Selama ini parpol gagal mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Kalangan parpol juga menganggap usulan calon perseorangan sebagai masukan atau kritik untuk parpol. ”Ide ini tamparan keras bagi parpol,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo.

Usulan dibukanya jalur perseorangan berarti kepercayaan masyarakat kepada parpol semakin turun. Parpol dianggap gagal melakukan perekrutan politik sehingga masyarakat merasa perlu ada saluran perekrutan lain.

Meski demikian, sejumlah parpol tidak setuju jika jalur perseorangan dijadikan jalan keluar. Itu karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Padahal saat ini kalangan DPR tengah berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi.

Hal lain yang perlu diingat oleh DPD adalah belum ada sejarah calon perseorangan lolos menjadi presiden, termasuk di Amerika Serikat. Henry Ross Perot yang mencalonkan diri sebagai presiden AS melalui jalur perseorangan, misalnya, hanya meraih posisi ketiga setelah William Jefferson Clinton dan George Herbert Walker Bush pada pemilihan umum tahun 1992.

Jika merujuk pada penolakan parpol serta pengalaman negara lain, apakah DPD masih berani memperjuangkan calon perseorangan masuk dalam perubahan konstitusi? (ANITA YOSSIHARA)

Anas Urbaningrum Paling Banyak Dipilih

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan survei yang dilakukan Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire), dalam Pemilihan Umum 2014, sosok presiden dari kaum muda akan banyak dipilih.

Sebanyak 60,6 persen publik setuju sosok presiden dari kaum muda. Namun, di dalam survei Inspire, semua pemimpin partai tidak ada yang mendapat dukungan sampai 20 persen.

Peringkat dari teratas yakni Anas Urbaningrum (16,8 persen), Megawati Soekarnoputri (14,8 persen), Prabowo Subianto (12,9 persen), Wiranto (8,9 persen), Aburizal Bakrie (7,7 persen), Hatta Rajasa (3,8 persen), Muhaimin Iskandar (2,1 persen), Luthfi H Ishak (1,6 persen), dan Suryadharma Ali (1,5 persen).

Dari semua nama itu, hanya nama Anas dan Muhaimin yang mewakili golongan kaum muda. Dari situ terlihat bahwa posisi sebagai ketua umum dan sosok muda yang ada sekarang masih belum didukung publik.

“Inilah yang disebut demand (pemimpin muda) tinggi tetapi supply (figur) tidak ada,” ungkap ahli psikologi sosial-politik, Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta.

Malik melihat fenomena ini terjadi lantaran adanya identifikasi partai yang kian melemah. “Identifikasi partai yang masih rendah secara umum. Hal ini sebabnya seperti kematangan partai dan sebagainya. Meski dia dikenal, belum tentu masyarakat akan mendukung,” ujar Malik.

Menurut dia, tidak ada satu pun ketua partai yang dapat dukungan kuat dalam hasil temuan Inspire karena belum ada sosok yang kuat. “Ini terkait dengan figur ketua partai itu apa sih fungsinya, dia political leader atau manajer? Kesan saya, mereka itu dianggap sebagai manajer, bukan political figure yang buat terobosan politik yang diperlukan bangsa ini,” ujarnya.

Selain itu, keberadaan partai sebagai pengusung ideologi politik masih diragukan. “Masyarakat sama sekali belum lihat kandidat-kandidat itu sebagai possible candidates untuk 2014,” kata Malik.

Masih belum adanya dukungan kuat pada salah satu sosok, diakui Malik, juga disebabkan ada tingkat ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi. “Distrust publik sangat tinggi,” ujarnya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: