TELAAH PILKADA

Dr Budi Setiyono dan Priyatno Harsasto MA

Dr Budi Setiyono dan Priyatno Harsasto MA
Konsultan Politik National League for Democracy (NLD) Myanmar
Dua orang dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Dr Budi Setiyono dan Priyatno Harsasto MA diminta memberikan konsultasi politik bagi partai National League for Democracy (NLD) di Myanmar.
Konsultasi itu diberikan atas permintaan langsung dari tokoh gerakan politik Aung San Suu Kyi. Keduanya ditugaskan untuk memberikan asistensi bagi NLD dalam mengembangkan kapasitas partai dan mengawal agenda transisi demokrasi di negeri junta militer tersebut.
”Permintaan disampaikan melalui salah seorang pengusaha Indonesia yang sukses mengembangkan bisnis di Myanmar,” kata Budi Setiyono.
NLD menilai proses transisi demokrasi di Indonesia berhasil sehingga mereka tertarik untuk belajar dari pengalaman negeri Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dinilai sukses dalam mengatasi berbagai macam konflik dalam negeri dan separatisme, sehingga perlu dijadikan contoh.

Memberi Pelatihan
Dalam beberapa bulan ke depan, kedua dosen akan melatih anggota DPR (Lower House) dari NLD, membuat anggaran dasar, rencana strategis partai, serta membuat desain dan kurikulum pelatihan bagi partai NLD.
Selama 1-8 Juni, Budi tengah melatih pengurus teras NLD tentang materi yang berkisar pada topik pembentukan partai politik modern dan peran dalam transisi demokrasi.
”Secara umum sambutan peserta luar biasa. Mungkin karena mereka lama terkekang oleh rezim militer, sehingga sangat antusias dalam berdiskusi dan mengikuti pelatihan semacam ini,” kata Budi.
Di tengah kesibukan, Aung San Suu Kyi hadir dan ikut menjadi peserta dalam beberapa sesi pelatihan tersebut.
Budi menyatakan sangat bangga dan terhormat bisa melakukan tugas tersebut. Dia berharap peran itu dapat mengangkat nama baik Indonesia di mata internasional.
”Selain itu, saya juga berharap bisa memenuhi harapan Suu Kyi agar berperan dalam mempererat hubungan rakyat dan pemerintah Indonesia dengan Myanmar. Kedua negara memiliki berbagai macam kesamaan yang bisa menjadikan keduanya sebagai sahabat yang baik,” tambahnya.
Sumber: suaramerdeka.com

PILKADA JABAR

Pilkada Jabar

 

LENSAINDONESIA.COM: Kemenangan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta tampaknya membuat partai ini tak ingin asal-asalan menjaring kader-kader terbaiknya untuk bertarung dalam pemilu kepala daerah. Terbukti, meski Pilkada Jawa Barat tinggal tersisa empat bulan lagi, PDIP hingga saat ini masih bungkam soal calon yang bakal diusung. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Dewi Ariyani mengatakan, DPP PDIP masih melakukan pembahasan serius mengenai bakal calon yang akan diusung. Ia meminta semua pihak, termasuk media bersabar menunggu pengumuman oleh DPP PDIP. “Tunggu saja ya, akan ada kejutan,” ungkapnya. Dewi juga menolak menyinggung apa saja kriteria kader yang akan mereka usung, mengingat jika kemenangan Jokowi di DKI dijadikan acuan, maka mencari kader sekelas itu bukanlah hal mudah. Sebelumnya, beredar kabar bahwa PDI Perjuangan bakal mengusung kadernya sendiri, anggota Komisi X DPR, Rieke Diah Pitaloka, sebagai calon gubernur. Belakangan, PDI Perjuangan justru dikabarkan sedang membahas kemungkinan ‘menduetkan’ Dede Yusuf, calon yang diusung Partai Demokrat, dengan Rieke. Sejumlah hasil survei memang memprediksikan keduanya berpeluang besar jadi ‘duet maut’ jika dipasangkan dalam pilkada mendatang.@hairul Editor: khairul fahmi

 

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengaku senang dan cocok bila berpasangan dengan mantan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. “Bila memang saya mendapat mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon gubernur Jawa Barat. Insya Allah, saya merasa cocok berpasangan dengan Teten,” kata Rieke di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Tapi, keinginan itu harus menunggu sikap resmi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Mudah-mudahan seminggu lagi ada keputusan,” kata Rieke yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengusung calon gubernur dari Partai Demokrat, Dede Yusuf dengan mengajukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN, Edi Darnadi. “Ya kita mengusung Dede Yusuf dengan mengajukan Edi Darnadi sebagai calon wakil gubernur Jabar,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi. Viva mengaku tidak tahu alasan DPP PAN mengusung Dede Yusuf, sosok yang pindah dari PAN ke Partai Demokrat. “Wah kalau itu, saya tak bisa menjawabnya,” elak Viva. (Zul) Editor: Aditia Maruli

 

INILAH.COM, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat hati-hati memutuskan nama yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini memiliki berbagai pertimbangan karena Jabar sebagai salah satu barometer Pemilu 2014. “Jawa Barat itu sangat penting buat 2014. Jadi kami sangat hati-hati,” tandas Ketua Pemenangan Pilkada Jabar, Maruarar Sirait di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2012). Menurut dia, PDIP belum memutuskan koalisi di Pilkada Jabar. Meski demikian, partainya telah melakukan komunikasi dengan seluruh partai politik. “Kita sudah melakukan komunikasi dengan semua partai. Pilkada Jabar harus bermanfaat buat Jabar. Kami harus memastikan ada kaitan kuat, dan pasti buat perubahan kesejahteraan Jabar,” kata Maruarar, yang biasa disapa Arar itu. Arar juga menjelaskan, bahwa koalisi PDIP dengan Partai Gerindra tidak koalisi mati. Sebab, suara PDIP mencukupi untuk mencalonkan sendiri. Artinya, ada kemungkinan PDIP tidak berkoalisi dengan Partai Gerindra karena partai binaan Prabowo Subianto ini akan mengusung Teten Masduki sebagai calon gubernurnya. Sedangkan PDIP hampir pasti mengusung Rieke Diah Pitalola maju di Pilkada Jabar 2013. Sebab, hasil survei yang dilakukan PDIP memastikan Rieke pemeran Sinetron Bajaj Bajuri yang memerankan perempuan lugu bernama Oneng itu menduduki posisi teratas. “Survei yang dilakukan PDIP, nama Rieke, dan Dede Yusuf (Partai Demokrat) bersaing ketat,” kata Arar. Dalam survei terakhir PDIP dengan lembaga yang berbeda. “Hasilnya survei Rieke dan Dede menduduki tempat tertinggi,” tambahnya. [yeh] Bandung, Seruu.com – Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat siap menyelenggarakan tahapan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018. dan masa pendaftaran bagi cagub/cawagub akan dimulai pada tanggal 4 hingga 8 November 2012. “Pada dasarnya, baik secara regulasi ataupun teknis sudah kami persiapkan untuk pendaftaran calon ini,” kata Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, ketika dihubungi melalui telepon, Jumat. Untuk pendaftaran cagub/cawagub tersebut dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB di kantor KPUD Jalan Garut, Kota Bandung dan kecuali untuk hari terakhir, pendaftaran akan ditutup hingga pukul 24.00 WIB. “Kita juga berkoordinasi termasuk dengan pihak kepolisian juga telah dilakukan. Jadi berkaca pada Pilgub lima tahun lalu, biasanya pendaftaran di akhir-akhir atau ‘injury time.’ Namun kami imbau lebih baik awal saja biar tidak ‘riweuh’ meski kami sudah siapkan antisipasi,” katanya. Menurut dia, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu surat keputusan (SK) kepengurusan dari partai politik peserta Pemilu tahun 2009 yang sah dan SK kepengurusan untuk memastikan jika partai-partai tersebut memang sah memiliki dukungan atau suara dalam Pilgub Jabar tersebut. “Kemudian untuk kesiapan tempat sendiri sampai sejauh ini tidak ada masalah sudah disiapkan juga. Termasuk dengan akan munculnya para pendukung yang biasanya turut serta ketika calon mendaftar. Aula KPU bisa menampung hingga 100 orang,” ujarnya. [ms] PPP Siap Koalisi dengan PKS Menangi Pilgub Jabar PPP Siap Koalisi dengan PKS Menangi Pilgub Jabar Oleh: Jabar – Kamis, 25 Oktober 2012 | 11:28 WIB Share on facebook Share on twitter Share on google Share on email More Sharing Services

 

INILAH.COM, Bogor – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat Rachmat Yasin menyatakan telah menolak untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2013 mendatang. “Sejak semula saya sudah memutuskan untuk tidak ikut dalam Pilkada Jabar,” katanya. Sebagai Ketua DPW PPP, Rachmat Yasin yang kini menjabat sebagai Bupati Bogor telah mengantongi izin dari pengurus pusat untuk maju dalam Pilgub Jabar 2013. Namun, dalam pernyataan politiknya, pria yang akrab disapa RY ini telah menyatakan tidak akan ikut dalam pertarungan kepala daerah tersebut. Menurut RY, meski menolak tawaran, namun tidak menutup kemungkinan pihaknya untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memenangkan Aher pada Pilkada Jabar. “Meski saya menolak untuk jadi wakilnya tapi tidak menutup kemungkinan PPP akan berkoalisi dengan PKS untuk memenangkan pasangan Aher,” katanya. RY mengatakan, saat ini kemungkinan koalisi antara PPP dan PKS masih dalam pembahasan internal partai. Pihaknya juga tengah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai, termasuk partai-partai besar. Lebih lanjut RY menyebutkan, saat ini dirinya lebih fokus dalam membesarkan PPP dan melahirkan kader pemimpin di Jawa Barat. Ia mencontohkan keberhasilan kader PPP merebut jabatan Wakil Bupati Garut yang ditinggalkan artis Dicky Chandra. Selain itu, dua kader PPP juga berhasil menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Yang terbaru, istri Wakil Ketua DPW PPP Jabar HM Itoch Tohija yakni Ny Aty Itoch Tohija berhasil memenangkan Pilwalkot Cimahi. RY mengklaim jika sudah banyak kader PPP yang jadi kepala daerah di Jawa Barat maka tidak sulit bagi DPW PPP Jabar memenangkan Pemilu Gubernur Jabar. “Selain dapat membesarkan partai, saya juga lebih punya banyak waktu untuk memantau dan mengendalikan pilkada-pilkada yang digelar di sejumlah kota dan Kabupaten di Jawa Barat,” katanya. [ito]

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Pulihono menuturkan strategi partainya di Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 tidak akan sama dengan strategi Partai Golkar saat di Pilkada DKI Jakarta. “Strategi politik yang dijalankan untuk Pilgub Jabar nanti dipastikan akan berbeda dengan apa yang dilakukan di Pilgub DKI kemarin,” kata Pulihono di Bandung, Jumat (2/11). Ia menuturkan, kekalahan partai berlambang pohon beringin di Pilkada DKI Jakarta tidak akan membuat ciut nyali DPD Partai Golkar Jabar saat menghadapi Pilgub Jabar 2013. Menurut dia, jika dilihat dari segi geografis dan karakteristik masyarakatnya, Pilgub Jabar dengan Pilkada DKI Jakarta jelas tidak sama sehingga jangan disamakan antara DKI Jakarta dan Jabar. “DKI Jakarta dengan Jabar jelas berbeda dong, dari segi karakter masyarakatnya pun sangat berbeda. Kemudian dari letak giografis nya pun sudah berbeda,” katanya. Salah satu strategi politik yang dilakukan partainya untuk menghadapi Pilgub Jabar, kata Pulihono adalah dengan memilih Ketua DPD Partai Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance menjadi calon gubernur Jabar. ” Yance adalah kader terbaik yang dimiliki golkar Jabar, oleh karenanya kami sangat pede’ menghadapi Pilgub Jabar. Bukannya kita jumawa, tapi kita punya cagub yang punya kualitas sangat bagus dan punya pengalaman di pemerintahan selama 10 tahun, sukses pula,” katanya. Dikatakannya, rasa ‘pede’ mengusung Yance sebagai cagun Jabar bukan tanpa alasan karena selain memiliki kapabilitas yang mumpuni, ribuan kader dan bagian ‘marketing partainya’ juga siap ‘menjual’ Yance kepada masyarakat Jabar. “Kami juga punya ribuan relawan yang siap menjadi ‘marketing’ menjual dan memenangkan pilgub Jabar. Jadi Insya Allah kursi Jabar satu bisa kami diraih di Pilgub Jabar tahun depan,” katanya. Redaktur: Djibril Muhammad Sumber: Antara

Pergeseran Perilaku Pemilih Indonesia

Pergeseran Perilaku Pemilih Indonesia

“ELECTIONS are won and lost on imagery,” kata Mary Spillane, konsultan politik di Amerika Serikat, mengomentari perkembangan proses pemilu di negara demokrasi. Ideologi dan sistem nilai kini sudah ditanggalkan di atas altar popularitas. Persuasi politik menjadi bahan olokan hasil-hasil polling popularitas. Tidak hanya kebijakan, para pemimpin juga dipilih dan ditinggalkan menurut arah angin opini publik yang bertiup.

Citra seorang pemimpin-ekstremnya-akan lebih dipertimbangkan ketimbang kemampuan dan intelektualitasnya. Oleh karena itu, proses penyampaian pesan politik menjadi lebih penting daripada isinya sendiri. Pendek kata, integritas politik sudah dinomorduakan. Pencitraan jauh lebih dihargai daripada sebelum-sebelumnya.

Politik adalah popularitas. Di dunia popularitas semacam ini, media massa, terutama televisi, menjadi panglimanya. Seymour (1989) mengatakan bahwa televisi kini merupakan bagian yang sudah terintegrasi dari kehidupan politik. Kemampuan televisi untuk menjangkau pemirsanya secara cepat dan luas, mulai dari yang tinggal di apartemen mewah hingga ke pelosok dusun, membuatnya selalu diburu oleh mereka yang hidup dari popularitas.

Oleh karena itu, kandidat pejabat publik harus sangat memerhatikan penampilan dirinya ketika tampil di televisi. Mereka harus secara jeli memerhatikan baju apa yang harus dipakai, bagaimana intonasi kalimat-kalimat pidatonya, bagaimana style rambut harus ditata, aksesori apa yang mesti dipakai atau dilepas untuk memperkuat citra dirinya. Pertimbangan semacam itu pada dasarnya mengarah pada bagaimana citra diri kandidat akan dibangun di hadapan publik. Pembangunan citra diri kandidat tersebut tentunya berdasarkan hasil rekomendasi market research; apakah akan dicitrakan sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, religius, atau yang lainnya.

FENOMENA semacam ini yang bakal ditemukan dalam dunia politik Indonesia ke depan. Atau, paling tidak, fenomena ini sudah tergambar pada pemilu presiden kedua kemarin. Pada pemilu yang untuk pertama kalinya kandidat presiden dipilih secara langsung tersebut, sumber informasi utama tentang kandidat presiden diperoleh pemilih melalui televisi. Dari televisilah pemilih mendapatkan gambaran citra diri dari masing-masing kandidat presiden.

Survei preferensi pemilih yang dilakukan LP3ES pada pemilu presiden lalu menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menentukan pilihannya karena mendapat informasi dari televisi (66,2 persen), sedangkan media lainnya, seperti radio, koran, dan rayuan langsung tim sukses hanya 33,8 persen. Para pemilih Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), sebanyak 72,7 persen, juga mengakui bahwa mereka dipengaruhi oleh media televisi dibanding media lain saat menentukan pilihannya. Sementara mereka yang mencoblos Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi hanya 56 persen yang mengakui dipengaruhi oleh media televisi dibanding media lain saat menentukan pilihannya.

Fenomena lainnya, pemilih Indonesia menjadi tampak lebih independen terhadap elite partai politik. Partai politik sudah tidak menjadi referensi utama lagi bagi pemilih. Justru pencitraan diri yang positif yang dibangun melalui media televisi kini menjadi referensi utama bagi pemilih kita. Oleh karena itu, keinginan elite politik tidak selamanya sebangun dengan keinginan para pendukungnya. Masih segar dalam ingatan kita, pada pemilu kemarin elite Partai Golkar dan PPP bersama PDI-P membentuk mesin suara, yakni Koalisi Kebangsaan, untuk memenangkan Megawati-Hasyim. Jajaran pengurus kedua partai politik tersebut dari mulai pusat sampai ke desa kemudian melakukan “sosialisasi” ke massa pendukungnya secara all out. Namun, apa dikata, hasil quick count LP3ES dan beberapa lembaga lainnya menunjukkan pasangan SBY-JK mengungguli perolehan suara pemilih. Hasil survei mengatakan sebagian besar massa pendukung Partai Golkar dan PPP memercayakan suaranya ke SBY-JK dan mengabaikan imbauan elite politiknya yang mendukung pasangan Megawati-Hasyim.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa massa pendukung partai-partai politik yang menyatakan diri netral, seperti PAN dan PKB, juga ramai-ramai memberikan suaranya kepada pasangan SBY-JK. Sebanyak 77 persen massa pendukung PAN lari ke pasangan SBY-JK. Sementara massa pendukung PKB yang mendukung SBY-JK sebesar 66 persen. Kalangan Muhammadiyah juga ramai-ramai mendukung pasangan SBY-JK meski Amien Rais hanya memberikan dukungan kepada SBY-JK dengan malu-malu. Nahdliyin juga tetap ramai-ramai menuju TPS menggunakan hak pilihnya walaupun Gus Dur menyatakan diri golput. Hanya kebijakan elite PKS dan PDS yang masih sebangun dengan pilihan politik massa pendukungnya.

Persoalannya, apakah pergeseran perilaku pemilih semacam ini sehat bagi perkembangan kehidupan politik Indonesia ke depan? Apabila dilihat dari kacamata partisipasi politik, hal ini tentunya sangat baik. Dengan pemilu langsung, setiap warga negara diberi hak yang sama untuk memilih pemimpin yang mereka sukai. Kehidupan negara tidak lagi hanya ditentukan oleh elite politik, tetapi harus memerhatikan suara orang-orang yang terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Kendati demikian, tegaknya negara demokrasi juga membutuhkan kedewasaan pemilih. Seperti yang dikatakan John Stuart Mill bahwa hanya pemilih yang rasional dan well informed yang bisa menjamin demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi bisa menyeleksi pemimpin yang paling bijaksana, paling jujur, dan paling tercerahkan di antara warga negaranya sendiri.

SEBAB itu, di sini dibutuhkan media massa, seperti kata Habermas, yang mampu berperan sebagai instrumen atau forum diskusi publik yang mencerahkan, rasional, kritis, dan tidak bias terhadap pembahasan kepentingan umum seperti urusan politik dan kebudayaan. Media yang memberikan edukasi politik, yang menyediakan platform untuk diskursus politik publik, memberikan fasilitas untuk mengalirnya opini publik dan umpan baliknya.

Media massa, terutama televisi, tidak hanya memosisikan diri sebagai media infotainment. Apabila media massa seperti ini yang dominan, maka yang akan muncul adalah politisi selebritis. Politisi yang selalu sibuk dengan pencitraan diri di media massa tanpa pernah memikirkan arah perkembangan bermasyarakat dan bernegara. Kisah paling tragis adalah yang pernah dialami masyarakat Filipina dengan presidennya, Joseph “Erap” Estrada.

Awalnya Erap, demikian nama populernya, adalah Philippines Idol yang sangat digandrungi rakyatnya. Melalui televisi dan media massa lainnya, dia mencitrakan sebagai sosok yang cakap, tegas, hidup penuh sahaja, sosok yang dibutuhkan oleh rakyat Filipina yang sedang berjuang dengan kemiskinan, korupsi, dan kriminalitas. Namun, belakangan, setelah Estrada menjadi presiden, baru diketahui dalam real life- nya Estrada adalah sosok yang korup dengan gaya hidup yang foya-foya. Rakyat Filipina pun menjadi kecewa dan marah kepada Estrada. Singkat cerita, melodrama politik ini berakhir dengan dijebloskannya Estrada ke hotel prodeo.

*)Artikel ini telah dimuat di KOMPAS.

Quick Count Pilkada
Sekilas Tentang Quick Count dan Exit Poll
Kegiatan terakhir dari rangkaian program survei popularitas di Kota Medan adalah kegiatan Perhitungan Cepat (Quick Count) hasil perolehan suara Pilkada dan Exit Poll. Quick Count atau penghitungan suara cepat adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ratusan bahkan ribuan TPS yang dipilih secara acak. Quick Count adalah prediksi hasil pemilu berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Karena itu ia tidak sama dengan jajak pendapat terhadap pemilih yang baru saja mencoblos atau yang biasa disebut Exit Poll.

Quick Count tidak mendasarkan diri pada opini siapapun, melainkan berbasis pada fakta lapangan, yaitu perolehan suara di TPS. Organisasi yang melakukan Quick Count mengumpulkan data dari tiap TPS, dan berusaha melakukan penghitungan cepat dari daerah pantauan yang dipilih secara acak. Para pemantau berada di TPS, dan melaporkan secara langsung proses pemungutan dan penghitungan surat suara.

Exit Poll ini adalah bentuk pencarian data kualitatif untuk mendukung data-data kuantitatif hasil Quick Count. Dengan kata lain, EXIT POLL adalah hasil analisis opini pemilih. Melalui Exit Poll ini, informasi-informasi seperti kandidat pilihan, parpol pilihan, demografi, afiliasi politik dan keagamaan dll dapat diketahui.

Metodologi dan Penarikan Sampel
Quick Count dilakukan berdasarkan pada pengamatan langsung di TPS yang telah dipilih secara acak. Unit analisis Quick Count ini adalah TPS, dengan demikian penarikan sampel tidak dapat dilakukan sebelum daftar TPS atau desa yang akan dipantau tersedia. Kekuatan data Quick Count sebenarnya bergantung pada bagaimana sampel itu ditarik. Pasalnya sampel tersebut yang akan menentukan mana suara pemilih yang akan dipakai sebagai basis estimasi hasil pemilu. Sampel yang ditarik secara benar akan memberikan landasan kuat untuk mewakili karakteristik populasi.

Estimasi Quick Count akan akurat apabila mengacu pada metodologi statistik dan penarikan sampel yang ketat serta diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Kekuatan Quick Count juga sangat tergantung pada identifikasi terhadap berbagai faktor yang berdampak pada distribusi suara dalam populasi suara pemilih.

Apabila Pemilu berjalan lancar tanpa kecurangan, akurasi Quick Count dapat disandarkan pada perbandingannya dengan hasil resmi KPU. Tetapi apabila Pemilu berjalan penuh kecurangan, maka hasil Quick Count dapat dikatakan kredibel meskipun hasilnya berbeda dengan hasil resmi KPU. Oleh karena itu Quick Count biasanya diiringi dengan kegiatan lain yaitu pemantauan yang juga menggunakan metode penarikan sampel secara acak.Untuk kegiatan QC ini ISPP melakukan sampling sebanyak 300 TPS yang tersebar diseluruh kecamatan di Kota Medan. Untuk kegiatan Exit Poll ini ISPP mewawancarai 1250 responden. Untuk melakukan kegiatan tersebut ISPP merekrut lebih dari 300 relawan.

Untuk menjamin akurasi data, ISPP juga melakukan verifikasi data secara langsung via telepon saat itu juga terhadap relawan serta penyerahan Lembar konfirmasi yang ditanda tangani KPPS.

Komunikasi Data
Jumlah lokasi pantauan (TPS) yang mencapai ratusan dengan melibatkan ratusan orang relawan, tentu bukan pekerjaan sederhana, terutama dalam aspek komunikasi data. Organisasi pelaksana mesti menyiapkan perangkat komunikasi data yang terpusat. Arus komunikasi dilakukan dua arah: dari relawan (di lokasi TPS terpantau) untuk pengiriman data lapangan dan dari pusat untuk tujuan pengecekan.

Untuk komunikasi data pada Quick Count dan Exit Poll Pilkada Medan ini, ISPP adalah lembaga yang pertama kali menggunakan teknologi sms(short message service) di Indonesia. Tak heran, jika dalam waktu satu jam setelah penghitungan, pemenang Pilkada Medan sudah dapat diketahui. Jaringan telepon disediakan hanya untuk mem-back up- jika sewaktu-waktu terjadi kendala serta verifikasi data.

Kegiatan Quick Count dan Exit Poll ini diakhiri dengan jumpa pers yang dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2005 di Garuda Plaza Hotel Medan.

AKURASI QUICK COUNT

Untuk mengukur tingkat akurasi hasil Quick Count dapat dilakukan dengan membandingkan hasil Quick Count dengan perhitungan resmi perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD.

Berdasarkan perbandingan antara hasil Quick Count ISPP dengan hasil resmi KPUD Kota Medan ternyata hanya selisih 0.8%. Berikut table dan grafik perbandingan hasil.

Perbandingan antara hasil KPUD dengan Quick Count ISPP:
A.Kandidat Maulana-Sigit
-Hasil KPUD: 37.45%
-Hasil QC : 36.65%
-Selisih : – 0.8%
B.Kandidat Abdillah-Ramli
-Hasil KPUD: 62.55%
-Hasil QC : 62.35%
-Selisih : + 0.8%

 

Pendampingan Pemenangan Pilkada
Garis Besar Kesepakatan
Untuk Program “Menang Baru Bayar, Kalah Tidak Usah Bayar

Bagi kami, tugas dari konsultan pemenangan pilkada adalah memenangkan kandidat dalam suatu pilkada. Tidak ada dalam kamus kami kalah dalam pilkada. Oleh sebab itu, kami memberikan garansi kepada semua klien bahwa kami hanya mau dibayar jika berhasil memenangkan pilkada.

Untuk bisa menjalankan program pemenangan ini, secara Garis besar ada beberap point kesepakatan yang perlu disepakati antara kandidat dengan ISPP. Kesepakatan tersebut, yakni;

1. Pihak Kandidat Hanya Membayar Kepada ISPP jika Hanya Kandidat Menang

2. Pihak Kandidat Hanya Menyediakan/Menanggung Biaya Operasional (Komunikasi, Transportasi, Akomodasi, perlengkapan, Basecamp) dari tim ISPP

3. Pihak Kandidat Menyetujui Garis Besar Rencana Program dan Anggaran Pemenangan Yang disusun Tim ISPP

4. Pihak Kandidat Menyetujui Besaran Nilai Success Fee Yang Diajukan oleh tim ISPP

5. Kandidat Menandatangani Kontrak Kerja Sama Dengan ISPP

Demikian garis besar kesepakatan kerjasama. Agar program pemenangan ini bisa berjalan dengan lancar tentunya juga dibutuhkan saling kepercayaan dan kejujuran dari kedua belah pihak.

Survei Pilkada
Perbandingan Hasil Survei ISPP dengan Hasil Resmi KPUD Kabupaten Tabalong menunjukan bahwa hasil survei ISPP sangat akurat.

Pilkada Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2008. Berdasarkan pengumuman hasil resmi penghitungan KPUD Kabupaten Tabalong dinyatakan bahwa pasangan calon Anang Syakhfiani-Ridani Fiji (ASRI) memperoleh 30.197 atau 28.6 persen suara, pasangan calon Rahman Ramsy-Muchlis (RR+M) meraih 52.312 atau 49.6 persen suara, dan pasangan calon Gusti Kadarusman-Suyanto memperoleh 23.036 atau 21.8 persen suara.

Sementara itu kurang lebih satu bulan sebelum Pilkada, ISPP melaksanakan survei di Kabupaten Tabalong. ISPP melaksanakan survei pada tanggal 15-21 September 2008. Metode pengambilan sample dalam survei ini menggunakan multistage random sampling. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 778 orang yang tersebar secara proporsional di semua kecamatan.

Berdasarkan hasil survei ISPP, pasangan calon Anang Syakhfiani-Ridani Fiji (ASRI) memperoleh 30.4 persen suara, pasangan calon Rahman Ramsy-Muchlis (RR+M) meraih 51.0 persen suara, dan pasangan calon Gusti Kadarusman-Suyanto memperoleh 18.6 persen suara.

Bila dibandingkan antara hasil resmi penghituang KPUD dengan hasil survei ISPP tersebut ternyata tidak jauh berbeda. Selisih rata-rata perolehan suara dari masing-masing kandidat hanya terpaut kurang lebih 2 hingga 3 persen saja. Hal ini menunjukan sekali lagi bahwa survei-survei yang dilakukan oleh ISPP selalu sangat akurat.

Survei Pilkada

Survei Pilkada Kabupaten Tabalong
Laporan ini juga dipublikasi pada Banjarmasinpost, 25 Oktober 2008

Pasangan Calon Rahman Ramsy-Muchlis (RR+M) Berpeluang Besar Akan Menang

Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 ini, Kabupaten Tabalong akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Dalam pilkada ini diikuti oleh tiga pasang calon yang akan memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati untuk periode 2008-2013. Nomor urut satu adalah pasangan calon Anang Syakhfiani-Ridani Fiji. Nomor urut dua adalah pasangan calon Rahman Ramsy-Muchlis. Sedangkan nomor urut tiga adalah pasangan calon Gusti Kadarusman-Suyanto.

Pada tanggal 15 hingga 21 September 2008, Institut Survei Perilaku Politik (ISPP) melakukan survei pemetan politik di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Artinya, survei ini dilaksanakan sebelum masa kampanye resmi pilkada. Survai ini dilakukan dengan menggunakan modote sampling acak berjenjang (multistages random sampling). Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 778 orang yang tersebar secara proporsional di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Margin of Error dari survai ini adalah sebesar +/- 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Untuk menjaga validitas data, survei ini menerapkan kontrol dengan melakukan spot chek ke lapangan.

Tingkat Pedaftaran Pemilih
Dalam survei ini, responden ditanyai berbagai macam hal, seperti tingkat pengetahuan tentang pilkada, motivasi dan sikap politik pemilih. Bedasarkan hasil survei tersebut, tampaknya sebagian besar masyarakat Tabalong sudah sangat siap melaksanakan pesta demokrasi lokal, pilkada. Ketika responden ditanya apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada, sebagaian besar (84.6%) sudah merasa terdaftar sebagai pemilih. Yang menjawab belum terdaftar sebesar 2.7%. Sedangkan yang tidak menjawab atau menjawab rahasia sebanyak 12.7%.

Tingkat Partisipasi
Berdasarkan hasil survei ini juga nampak bahwa keinginan masyarkat Tabalong untuk berpartisipasi dalam pilkada juga tinggi. Ketika responden ditanya apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya (mencoblos), sebanyak 78.9% menyatakan akan mencoblos, yang menjawab belum pasti mencoblos sebanyak 12.7%. Sedangkan yang menyatakan tidak akan mencoblos hanya sebesar 0.4%. Sementara yang tidak menjawab atau menjawab rahasia sebesar 8.0%. Oleh sebab itu bila tidak ada aral merintal pada hari H pencoblosan, partispasi masyarakat diperkirakan cukup tinggi. Siapapun pemenang dari pilkada ini memperoleh legitimasi yang tinggi.

Tingkat Elektabilitas
Pertanyaan yang paling penting pada survei kali ini adalah tentang pertanyaan tentang pasangan calon mana yang akan mereka pilih. Ketika responden ditanyai dengan mengunakan ’pertanyaan terbuka’ (responden tidak disodorkan nama-nama pasangan calon dan responden bebas menjawab siapa saja), sebanyak 35.7% menyatakan memilih pasangan calon Rahman Ramsy-Muchlis. Sebanyak 21.1% menyatakan menjawab pasangan calon Anang Syakhfiani-Ridani Fiji. Dan yang memilih pasangan calon Gusti Kadarusman-Suyanto sebanyak 12.1%. Sementara menyatakan golput sebanyak 0.1%. Yang memilih nama lainya sebanyak 0.1%. Yang tidak menjawab atau menyatakan rahasia sebesar 30.8%.

Pergesaran perolehan suara juga tidak banyak mengalami pergeseran ketika responden ditanyai tentang siapa pasangan calon yang akan dipilih dengan menggunakan ’pertanyaan tertutup’ (responden disodori jawaban tiga pilihan pasangan calon). Sebanyak 38.6% menjawab akan memilih pasangan Rahman Ramsy-Muchlis. Yang menjawab akan memilih pasangan calon Anang Syakhfiani-Ridani Fiji sebanyak 23.0%. Sedangkan yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gusti Kadarusman-Suyanto sebanyak 14.1. Sementara yang masih tidak menjawab atau menjawab rahasia sebanyak 24.3%.

Bila melihat jumlah masyarakat yang menyatakan rahasia atau tidak mejawab, mungkin masih bisa dikatakan bahwa peluang dari masing-masing kandidat masih terbuka. Namun peluang yang paling besar untuk memenangkan pilkada ini adalah pasangan calon Rahman Ramsy-Muchlis.

Kemungkinan Berubah Pilihan
Peluang dari masing-masing pasangan calon juga bisa dilihat dari kemungkinan pergeseran atau perubahan sikap pemilih. Ketika responden ditanya apakah pilihan mereka sudah tetap atau masih ada kemungkinan berubah. Hal menarik yang bisa dicatat disini adalah bahwa sebanyak 53.3% menyatakan pilihannya sudah tetap. Sedangkan responden yang menyatakan masih mungkin berubah sebanyak 18.1%. Sisanya sebanyak 28.5% masih tidak menjawab atau menjawab rahasia. Artinya 71.4% masyarakat Tabalong sudah menentukan pilihanya sebelum masa kampanye dimulai. Hal ini wajar karena sebenarnya sikap politik masyarakat sudah terbentuk jauh hari sebelum masa kampanye formal. Masyarakat sudah jauh-jauh hari sudah melihat berbagai media out-door yang dipasang oleh pasangan calon. Dan masyarakat sudah melakukan penilaian jauh-jauh hari sebelum masa kampanye formal.

Alasan Utama Memilih Calon
Masyarakat memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memilih pasangan calon. Oleh sebab itu, pada survei ini kami ingin mengetahui apa alasan utama mereka dalam menentukan pilihan. Berdasarkan hasil survei ini terungkap bahwa alasan utama responden memilih pasanga calon adalah alasan kemampuan memimpin (27.1%). Kemudian disusul oleh alasan kedekatan dengan masyarakat sebesar 23.1%. Disusul pengalaman kerja (14.4%), Partai pendukungnya (5.5%), program kampanye (5.4%), hubungan keluarga (3.1%), kesamaan agama (1.8%), kesamaan suku (0.8%), didukung oleh tokoh agama (0.6), lainya (1.3%). Sementara yang tidak menjawab atau menajwab rahasia sebesar 15.8%

Demikianlah garis besar hasil survei yang kami lakukan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil survei ini adalah kondisi masyarakat Tabalong sangat kondusif untuk melaksanakan pilkada. Masyarakat Tabalong tampaknya sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan politiknya. Semoga pilkada di Kabupaten Tabalong ini berjalan dengan sukses dan damai.

Survei Pilkada

Survei Pilkada
Survei Pilkada adalah nama lain dari survei pemetaan politik. Survei Pemetaan Politik adalah survei yang digunakan untuk melihat peta politik menjelang pilkada. Tujuan dari Survei Pemetaan Politik berbeda dengan survei popularitas atau survei pilkada yang biasa dilakukan oleh lembaga survei lainya. Tujuan dari survei pemetaan politik ini adalah tidak sekedar untuk mengukur popularitas tetapi juga mengungkap berbagai potensi dan kelemahan dari semua kandidat. Survei pemetaan politik juga akan mengungkap prefensi pemilih, media komunikasi, isu yang berkembang secara lebih lengkap. Oleh sebab itu hasil survei pemetaan politik sangat pas dengan kebutuhan tim sukses pilkada.

Metodologi
1. Wawancara
Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dan bukan wawancara melalui telepon. Wawancara tatap muka mempunyai kelebihan dibanding wawancara telepon karena bisa menjangkau semua pemilih baik kaya maupun miskin.

2. Keterwakilan populasi
Metodologi yang dipakai adalah multi stage random sampling atau acak berjenjang. Dengan metode ini semua kecamatan di kabupaten PANDEGLANG terpilih. Dari setiap kecamatan akan dipilih beberapa desa dengan mempertimbangkan proporsi jumlah desa dan kabupaten. Setelah desa sampel terpilih maka akan dipilih sejumlah rumah tangga. Seorang responden yang berusia 17 tahun ke atas, kemudian akan dipilih dalam rumah tangga tersebut untuk diwawancarai. Komposisi jumlah responden perempuan dan laki-laki juga menjadi pertimbangan.

3. Jumlah sampel dan margin of error
Jumlah sampel yang diambil akan berimplikasi pada tingkat kesalahan atau margin of error (moe). Semakin kecil margin of error semakin tepat prediskis survei. Dengan margin off error 3% maka hasil survei bisa dimungkinkan kurang atau lebih 3 %. Misalnya kandidat diprediksikan mendapatkan dukungan dari 25% pemilih, maka dukungan rielnya bisa 22% sampai dengan 28%. Apabila tingkat persaingan diantara kandidat sangat ketat, sebaiknya kandidat memilih risiko kesalahan yang lebih kecil yaitu dengan memilih 1,250 reponden.

4. Output
Output dari kegiatan ini akan dituliskan laporan, yaitu tentang:
(1)Kandidat mana yang paling difavoritkan dan tidak terlalu difavoritkan oleh masyarakat.
(2 Segment atau kelompok sosial mana yang mendukung dan tidak mendukung masing-masing kandidat
(3 Melalui media apa masyarakat mengenal para kandidat
(4)Cara-cara kampanye apa yang paling disukai dan tidak disukai oleh masyarakat.
(5)Citra positif dan negatif apa dari masing-masing kandidat di mata masyarakat.
(6)Citra ideal pemimpin yang bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat
(7)Bagaimana cara-cara meningkatkan atau memperbaiki citra kandidat di mata masyarakat.
(8)Program-program pembangunan apa yang mesti diprioritaskan menurut masyarakat.

Pilkada Aceh

Thursday, 12 May 2011 17:41

14 November, Pemilukada Aceh digelar

Warta Warta Fokus
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memastikan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi itu digelar pada 14 November 2011 dan putaran kedua pada 14 Januari 2012.

“Jadwal hari pemungutan suara ini berdasarkan kesepakatan antara KIP Aceh dengan KIP 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” kata anggota KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, hari ini.

Ia mengatakan, pilkada Aceh digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 13 bupati dan wakil bupati serta pemilihan empat wali kota dan wakil wali kota.

Menurut dia, penetapan hari pemungutan suara tersebut dihitung berdasarkan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 8 Februari 2012.

Dari masa berakhirnya jabatan tersebut, kata dia, ditarik mundur hingga 14 Januari 2011, di mana pada tanggal tersebut direncanakan hari pemungutan suara putaran kedua.

Dari tanggal putaran kedua tersebut, lanjut dia, dihitung mundur 60 hari untuk menggelar pemungutan suara putaran pertama. Berdasarkan perhitungannya, maka ditetapkanlah 14 November 2011 sebagai hari pemungutan suara.

“Dari 14 Januari hingga 8 Februari tersebut merupakan rentang waktu penyelesaian jika terjadi sengketa pilkada. Perhitungan waktu ini dilakukan agar pasangan calon terpilih sudah ada sebelum masa jabat gubernur dan wakil gubernur berakhir,” sebut dia.

Ia menyebutkan, penentuan tanggal pemungutan suara putaran pertama itu dilakukan setelah KIP Aceh meminta pendapat KIP dari 23 kabupaten/kota.

Dari pendapat tersebut, sebut dia, 20 KIP kabupaten/kota di Provinsi Aceh menyatakan setuju hari pemungutan suara 14 November 2011, sedangkan tiga lainnya tidak setuju dengan berbagai alasan.

“KIP Banda Aceh, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe menyatakan pendapatnya tidak. Alasan mereka ada yang telah menentukan jadwal, yakni pada Desember 2011 dan lain sebagainya,” kata dia.

Menyangkut penetapan tahapan pilkada, Yarwin mengatakan setelah hasil rapat koordinasi KIP Aceh dengan KIP 23 kabupaten/kota ditandatangani, maka bisa langsung dilaksanakan.

“Kalau hari ini hasil rapat ini ditandatangani, maka KIP Aceh langsung menetapkannya. Tanggal hari pemungutan suara dan tahapan pilkada ini tidak akan digeser lagi,” tegas Yarwin Adi Dharma.

Editor: ANGGRAINI LUBIS

(dat02/antara)

Friday, 13 May 2011 02:02
Cagub Aceh independen butuh 150 ribu KTP
BANDA ACEH – Proses pencalonan Gubernur Aceh dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus dimatangkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menurut rencana akan digelar 14 November 2011.

Bahkan KIP Aceh telah merilis tata cara dan syarat pencalonan bagi pasangan  calon gubernur (cagub) perseorangan alias independen. KIP Aceh menetapkan, bagi mereka calon independen untuk diterima sebagai pasangan calon gubernur harus didukung 150.000 orang.

“Dukungan ini disampaikan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk,” kata anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, tadi malam.

Ia mengatakan, jumlah dukungan itu dihitung berdasar syarat tiga persen dari jumlah penduduk Aceh yang mencapai 5.006.807 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Syarat tiga persen ini, kata dia, diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di Provinsi Aceh.

“Persentase jumlah dukungan tiga persen ini merupakan perintah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) yang diimplementasikan dalam qanun,” sebut dia.

Menurut dia, persentase dukungan ini jauh lebih ringan daripada peraturan secara nasional, yakni mencapai lima persen.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah.

“Verifikasi syarat dukungan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Artinya, setiap orang yang memberikan dukungannya kepada calon akan ditanyai kebenarannya. Fotokopi KTP menjadi acuan verifikasi faktual,” ungkap dia.

Yarwin menegaskan, syarat dukungan tersebut harus diserahkan pada 4-8 Juli 2011. Sedangkan pendaftaran bakal calon mulai 30 Juli 2011 hingga 5 Agustus 2011.

“Sedangkan pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan pada 10 September 2011 dan penentuan nomor urut pada 12 September 2011,” kata Yarwin Adi Dharma.

Sementara, Zainal Abidin, anggota KIP Aceh lainnya, mengatakan, pihaknya mengakomodasi pasangan calon yang diusung lewat jalur independen karena merupakan perintah undang-undang.

“Calon independen ini sempat menjadi polemik. Ada pihak beranggapan bahwa hanya sekali diperkenankan sejak UUPA diundangkan, yakni pilkada Aceh 11 Desember 2006,” sebut dia.

Namun, kata dia, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 256 UUPA yang mengatur pencalonan perseorangan pada pilkada Aceh dicabut, maka calon independen diperbolehkan kembali.

“KIP bekerja berdasarkan perintah hukum. Tidak ada aturan yang melarang calon independen dicalonkan pada pilkada Aceh. Dan juga berdasarkan petunjuk KPU, maka KIP Aceh harus menyikapi adanya calon independen tersebut,” tegas dia.

Editor: HARLES SILITONGA

(dat05/antara)

Thursday, 12 May 2011 11:18
PD, PG & PAN koalisi di Pilkada Aceh
BANDA ACEH – Pelaksanaan  Pemilihan Umum kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2011 mendatang dipastikan lebih panas dari Pemilukada Aceh 2006 sebelumnya.  Hal ini terlihat karena ada persoalan politik dalam konstelasi politik Aceh yang erat kaitannya dengan sikap politik Partai Aceh (PA) dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh. Bukan itu saja, PA juga sangat besar kekuatannya dalam  parlemen Aceh sehingga beberapa partai politik cenderung belum berani memperlihatkan kandidat yang mereka usung.

Namun sepertinya situasi politik Aceh akan semakin mepanas dan menarik untuk dicermati, hal ini disebabkan karena munculnya gagasan dan wacana baru terkait kemungkinan berkoalisinya partai-partai nasional di Aceh untuk bersatu dan mengusung kandidat guna untuk meramaikan bursa pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012-2017 mendatang.

Informasi yang diperoleh Waspada Online, tiga partai nasional; Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrat (PG), telah mewacanakan ide dan gagasan untuk membentuk aliansi partai nasional dan berkoalisi untuk mengusung kader-kader partai mereka dalam Pemilukada Aceh 2011 mendatang.

Ketua Partai Demokrat Aceh, Mawardi Nurdin kepada Waspada Online  menjelaskan, gagasan dan wacana koalisi tiga partai nasional (Parnas) yang memiliki kursi diparlemen ini adalah sebagai upaya baru untuk memecah kebuntuan figur calon Gubernur Aceh yang saat ini masih belum tampak kepermukaan. “Dan selain itu kita menginginkan agar mesin partai tetap hidup dan bekerja sampai dengan 2014 nanti, jadi kita dari parnas merasa perlu untuk mencalonkan kandidat sendiri,” sebut Mawardi.

Ditambahkan, sebagai Partai Nasional (PAN, PD dan PG-red) merasa penting untuk mencalonkan kandidat sendiri dan bagaimana kemudian kita akan mendukung dan mengkampanyekan calon kita sendiri. “Dan tentu saja kita punya target untuk menang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral PAN, Tarmidinsyah Abubakar menambahkan bahwa kemungkinan untuk berkoalisi itu sangat terbuka lebar, namun kami (PAN, PG dan PD-red) masih belum merumuskan plat formnya ke dalam bentuk yang konkrit. “Memang sudah ada beberapa kali pertemuan antara para petinggi ketiga partai ini, namun pertemuan itu tidak lebih dari sebuah upaya untuk membangun komunikasi, tukar pikiran dan membaca situasi perkembangan Aceh, serta seperti apa sikap yang akan diambil kemudian,” sebutnya.

Editor: SASTROY BANGUN

(dat05/wol)

Senin, 2 Mei 2011 | 10:27
Mantan Penyanyi Aceh Maju di Pilkada 2011


BANDA ACEH-Mantan penyanyi Aceh era 1990-an Yusbi Yusuf menyatakan siap maju sebagai salah satu kandidat Gubernur Aceh pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2011 mendatang. Penyanyi dan pencipta lagu – lagu berbahasa Aceh ini menyatakan tekadnya untuk maju sebagai salah satu calon Gubernur Aceh dalam Pilkada 2011. “Selama didukung masyarakat, saya siap mencalonkan diri dalam Pilkada 2011.

Saya akan maju menggunakan perahu jalur independen,” katanya kepada koran ini Minggu (1/5).Mantan penyanyi Aceh yang kini aktif berdakwah itu mengatakan, merasa terpanggil untuk maju sebagai calon gubernur Aceh, karena didorong niat yang tulus untuk membangun Provinsi paling barat Indonesia lebih baik dari sekarang.

”Saya tidak tahan melihat kondisi Aceh belakangan ini. Aceh harus ditangani dengan baik, jangan dibiarkan seperti sekarang dan rakyat sudah cukup menderita,” ujar pelantun dan pencipta lagu “Tragedi Arakundoe”.
Menurut Yusbi, gubernur yang dipilih rakyat harus benar – benar memikirkan tentang kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk kelompok maupun golongan.
Yusbi secara tegas mengatakan, dirinya tidak diusung oleh partai manapun, tapi hanya didukung oleh sejumlah elemen masyarakat.

Dia juga mengaku bahwa dirinya tak memiliki ambisi untuk mengejar posisi sebagai gubernur. “Selama ini saya sudah cukup melihat dan memperhatikan kondisi Aceh yang kunjung berjalan ditempat (stagnan), tidak ada perubahan signifikan apapun yang dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh,” katanya.

Berangkat dari kekecewaan itulah, Yusbi menyatakan tekat untuk maju dan menjadi pembaharu guna membawa masyarakat Aceh kearah lebih baik lagi. Apabila dirinya terpilih menjadi Gubernur Aceh nanti, maka agenda utama pembangunan yang akan dilakukan adalah memperbaiki masalah sosial dan sistem ekonomi masyarakat yang berbasis syariat.”Perbankan Islam harus jadi pioneer dalam membangkitkan perekonomian masyarakat,” ujarnya. (slm)

Soal Balon Gubernur dan Wakil
Jumat, 13 Mei 2011 | 10:19
Partai Golkar Tunggu Hasil Survei


BANDA ACEH – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Aceh menyatakan secepatnya akan mengumumkan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh yang akan diusung pada Pilkada 2011 mendatang.”Dalam minggu – minggu ini kita akan umumkan hasil survey, baik itu untuk provinsi (Gubernur) maupun kabupaten/kota (Bupati/walikota),” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Drs H Sulaiman Abda, saat bersilaturrahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Rabu (11/5).

Dikatakan Sulaiman Abda, pengusulan calon gubernur dan calon wakil gubernur maupun untuk kandidat bupati/walikota dari Golkar akan dilakukan usai survey kedua yang hingga saat ini masih berlangsun. Siapapun calon yang ditetapkan nanti, tentunya tidak mesti harus dari internal partai.

Bagi Golkar, kata dia, siapapun terbuka ruang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur maupun bupati, asalkan yang bersangkutan dapat membawa rakyat Aceh kemasa – masa yang lebih baik lagi dan tentunya dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Maka oleh sebab itulah, untuk mencari figur terbaik yang akan diusung Partai Golkar, semuanya tergantung dari hasil survey. Siapa yang unggul menurut hasil survey, nama itulah yang akan diusung, meski misalnya bukan kader Partai Golkar.

Hasil survey yang akan diumunkan dalam beberapa waktu mendatang mengacu siapa yang unggul dan populer dalam meraih suara terbanyak. Partai Golkar telah membuka ruang kepada siapapun dari kalangan luar termasuk kader partai sendiri.

Menyangkut dengan pilkada mendatang, kader Golkar di DPRA juga ikut terlibat dalam pembahasan qanun pilkada,”Tidak benar DPRA tidak membahas qanun itu,”katanya.

Berkiprah di DPRA
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh H Muhammad Yusni SH MH dalam kesempatan itu meminta fraksi partai Golkar di DPR Aceh dapat lebih berperan untuk mendorong percepatan pengesahan qanun Pilkada sehingga dapat menjadi payung hukum atau acuan bagi komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam menyelenggarakan Pilkada sesuai jadwal.

”Putusan Mk bersifat final dan harus diikuti, untuk masalah pendapat – pendapat kita belum tahu hasil qanun ya belum ada bagaimana diatur nanti kita lihat.
Menyangkut pelaksaan Pilkada mendatang, Kejati Aceh menyatakan akan membentuk tim khusus bersifat interen yang nantinya bertugas untuk menangani kasus – kasus bersifat tindak pidana pemilu. “Ini kan butuh perhatian khusus, sehingga penyelesaian perkara nantinya tidak berlarut – larut, maka itu kita siapkan timnya,” ujarnya. (slm)

PILKADA

PILKADA

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.